RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016


Rokan Hulu- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang sedianya akan dilaksanakan mulai tanggal 3-12 Februari 2016, maka pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 bertempat di Aula Bappeda Lantai 2 Kabupaten Rokan Hulu telah diadakan Rapat Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2016.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, NIFZAR, SP, M. IP beserta Sekretaris Bappeda, INDRA JUNI PUTRA, SP dan Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan, MAWARDI AZHAR, ST Rapat dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Sub Bagian serta karyawan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain yaitu terkait dengan tatacara pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, dan jadwal pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun 2016. Nifzar, SP, M. IP menyampaikan untuk tema pembangunan tahun 2017 adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Membuka Isolasi Daerah, ada 7 program prioritas pembangunan dengan 26 fokus pembangunan.

Sambung kepala bappeda yang menjadi perhatian juga bagi tim supaya mensosialisasikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa ada 11 SKPD yang mengalami pengalihan kawenangan dari pemerintah kabupaten menjadi kewenangan propinsi dan pusat antara lain :

  1. Pengelolaan Pendidikan Menengah dimana semula sesuai PP no 38 tahun 2007 dikelola Kabupaten dan sesuai UU nomor 23 tahun 2014 akan dikelola provinsi.
  2. Pengelolaan Terminal tipe A dan Tipe B semula dikelola kabupaten/kota akan dikelola pusat untuk terminal A dan tipe B akan dikelola Provinsi Riau.
  3. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara semula dikelola Provinsi dan Kabupaten/ kota kedepannya dikelola Provinsi.
  4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi semula dikelola Provinsi dan Kabupaten/kota kedepannya akan dikelola Provinsi Riau.
  5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan semula dikelola Provinsi dan kabupaten/kota kedepannya dikelola Provinsi,
  6. Pelaksanaan Penyluhan Kehutanan Provinsi semula di kelola Provinsi dan kabupaten/ kota nantinya di kelola Provinsi.
  7. Pelaksanaan Metreologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan semula Provinsi dialihkan ke Kabupaten/Kota.
  8. Pengelolaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)/ Petugas lapangan KB (PKB/ PLKB) semula dikelola Kabupaten/Kota kewenangannya akan dialihkan ke pusat.
  9. Pengelolaan Tenaga Pengawas Ketenegakerjaan dari kabupaten/ kota akan dialihkan ke Pusat.
  10. Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional semula di kelola Pusat, Provinsi dan Kabupaten /kota kedepannya akan dialihkan ke pusat.

11. Penyediaan Dana untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Pedesaan akan diserahkan pelimpahannnya ke pusat dan Provinsi.(Mz)

Adapun jadwal pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

 

suasana rapat :

rapat_persiapan_musrenbang_kecamatan_20161

rapat_persiapan_musrenbang_kecamatan_20162

rapat_persiapan_musrenbang_kecamatan_20163