Sejarah Singkat


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 2001 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001, dengan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.061/ORG/116/2002, yang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bappedasebagai pengambil kebijakan/ keputusan, koordinator, selaku think tank dan administrator yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis

Mengacu pada hal tersebut, pelaksanaan tugas Bappeda mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan, (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai pengambil kebijakan/keputusan, yaitu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah yang bersifat tahunan (RKPD), disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMD 2016-2021. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan/isi-isu yang mendesak.

Bappeda sebagai koordinator, melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugastugas lainnya dari Kepala Daerah seperti koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari Pusat dan Provinsi, dan pengalokasian dana untuk pembangunan serta koordinasi kegiatan strategis pembangunan.

Bappeda selaku think tank, yaitu melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya serta Bappeda sebagai administrator, melakukan pengelolaan dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Selain dokumen-dokumen perencanaan diatas, ada pekerjaan dan tugas yang begitu berat dan harus diselesaikan oleh Bappeda yakni dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu sebagai induk dalam tahapan perencanaan kedepannya, tujuan ditetapkannya RTRW oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.