Tuesday, 01 Oct 2019, 04:39 PM 619 kali dilihat

Pasir Pengaraian. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bahwa Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sejalan dengan amanat pasal 5 ayat 3 perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kaebijakan satu peta pada tingkat ketelitian  skala 1:50.000 dan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 2 tahun 2019 tentang sinkronisasi antar informasi geospasial tematik dalam rangka percepatan kebijakan satu peta, Stranas PK berfokus pada upaya pencegahan korupsi pada perijinan dan tata niaga yang bersesuaian dengan pemanfaatan dan fungsi lahan khususnya perijinan perkebunan. Disamping itu Stranas PK juga berfokus pada keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.     

Klinik evaluasi, validasi laporan dan sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi  Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 yang lalu. Berkaitan dengan hal tersebut di Bappeda Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Haris S.Sos., MSi., dimana pada pertemuan ini beliau meminta agar OPD terkait menyegerakan dan berkomitmen bersama menyiapkan seluruh data dan informasi untuk kelengkapan pelaporan AKSI PK tahun 2019 – 2020 tersebut. Lebih lanjut Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, Nifzar, SP., M.IP., menegaskan agar koordinasi teknis terkait pelaporan ini juga lebih diintensifkan agar pencapaian target setiap triwulannya meningkat.

Sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka evaluasi dan validasi laporan Kabupaten/ Kota terakhir tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 2019 baru-baru ini di Bappeda Provinsi Riau. Pada kesempatan ini adalah perwakilan dari DPMPTSP, DISTERBUN, INSPEKTORAT dan BAPPEDA seluruh Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau termasuk Pemerintah Provinsi Riau.

Dari kegiatan yang dilaksanakan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaporkan Rekapitulasi Data Perizinan yang telah diterbitkan untuk Izin Lokasi Perkebunan (ILOK) sebanyak 89 buah dan Izin Usaha Perkebunan sebanyak 61 buah. Secara bertahap tentunya sebagaimana komitmen daerah mendukung AKSI PK ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus melengkapi seluruh kelengkapan data sebagaimana yang diminta dalam mendukung AKSI PK ini. AKSI PK ini sendiri berlangsung selama 2 tahun yakni Tahun 2019 – Tahun 2020 dengan pelaporan triwulan dari B.03 sampai dengan B.24 nantinya. Pelaporan ini sendiri dilakukan pada www.jaga.id  nasional yang adminnya diamanatkan pada Inspektorat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Report by: Mawardi Azhar (Bidang PPIPW Bappeda Rohul)

Tags: